Yayasan Srikandi Lestari menggelar Pengamanan Digital Bagi Komunitas dan Pejuang Pembela HAM

81
Yayasan Srikandi Lestari menggelar Pengamanan Digital bagi komunitas dan pejuang Pembela HAM

Kegiatan Digital Protection Training (Online) dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 12 dan 13 April 2020, difasilitasi oleh Maha Wira Dillon Sing (Yayasan Indonesia Cerah) dan Sumiati Surbakti (Yayasan Srikandi Lestari), kegiatan ini bertujuan mengkolaborasikan pengamanan bagi pembela HAM serta perempuan pembela HAM. Pelatihan dilakukan secara online dan serta pelatihan secara langsung dengan komunitas. Pelatihan ini ada 17 lembaga yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, peserta perwakilan dari NGO dan komunitas dengan jumlah total peserta 52 orang.

Sumiati Surbakti selaku direktur Yayasan Srikandi Lestari menyatakan bahwa pembela HAM memahami sepenuhnya pentingnya melindungi data pribadi ataupun data pekerjaan mereka ditengah era pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang kian masif. Saat ini sudah mulai tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi dalam pengguna telepon seluler dan internet dan saat ini harus lakukan bersama.

Disisi lain ada banyak kasus dimana aktivis pembela HAM ditangkap karena aplikasi komunikasi handphone diretas oleh orang lain misalnya Peneliti kebijakan publik sekaligus pegiat advokasi legislasi, Ravio Patra, ditangkap polisi pada Rabu 22 April 2020 di Jakarta, terkait dugaan penyebaran pesan di WA bersifat provokatif yang diduga diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari kejadian ini kita sebagai pembela HAM yang melakukan kerja-kerja perlindungan terhadap HAM perlu tentunya melindungi diri sendiri. Bahkan beberapa tim kerja yang melakukan kampanye seperti kami juga telah di retas WhatsApp nya sehingga kita saat ini harus lebih berhati-hati.

Secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17, Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya.

Beberapa UU Jaminan perlindungan data pribadi juga tertuang dalam beberapa pasal yang tersebar dalam sekitar 30 undang-undang yang bersifat sektoral. Seperti UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, dan sebagainya. Sehingga RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ke depan harus dirancang untuk menjadi payung hukum atas beberapa peraturan perundang-undangan tersebut.

Sumiati menyatakan bahwa memang tidak ada satupun aplikasi yang bisa 100 persen terlindungi namun paling tidak kita bisa melakukan pencegahan dan bisa melakukan pelindungan terhadap perangkat digital yang kita miliki. Sumiati Surbakti menambahkan para Pembela HAM kerap dikriminalisasi karena menjalankan perannya menegakkan HAM, pasal yang dituduhkan bermacam-macam seperti dijerat pasal penghinaan terhadap simbol Negara. Disadari bahwa posisi para pembela HAM memang sangat rentan, bahkan hingga kini belum tersedia kerangka hukum yang khusus memberikan perlindungan bagi para Pembela HAM.

Indonesia mempunyai Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah direvisi melalui UU No 31 Tahun 2014. Akan tetapi, UU itu pun tidak bisa digunakan untuk melindungi hak-hak pembela HAM.