Yayasan Srikandi Lestari Menggelar Pelatihan Paralegal bagi Komunitas dan Pejuang Pembela HAM Kabupaten Langkat

144
Yayasan Srikandi Lestari menggelar Pelatihan Paralegal bagi komunitas dan pejuang Pembela HAM kabupaten Langkat

Pelatihan ini mengangkat Tema “Meningkatkan Kapasitas Pembela HAM dalam melakukan advokasi Kerusakan Lingkungan di Sumatera Utara”.

Sumiati Surbakti selaku direktur Yayasan Srikandi Lestari menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Karena keterbatasan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Advokat, maka dengan adanya tambahan tenaga dari Paralegal diharapkan penanganan kasus-kasus kekerasan serta pelanggaran HAM yang kerap dialami oleh masyarakat dapat direspon secara cepat. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas atau masyarakat dan setiap orang yang berasal dari Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya kegiatan ini merupakan slah satu solusi dari banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh komunitas.

Sumiati Surbakti menyatakan bahwa Pelatihan ini adalah pelatihan perkenalan awal mengenai paralegal yang dilaksanakan Yayasan Srikandi Lestari, pelatihan lanjutan akan terus dilaksanakan untuk memaksimalkan kebutuhan informasi dan kebutuhan pengetahuan bagi para peserta, diadakan pelatihan ini diharapkan pemahaman akan hukum komunitas akan semakin meningkat dimana para peserta mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat tanpa harus dibawa ke ranah pengadilan atau non Litigas. Pelatihan paralegal ini merupakan pelatihan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan bagi komunitas dalam melakukan advokasi perjuangan pelestarian lingkungan terutama yang berhadapan dengan korporasi yang selama ini merusak lingkungan dan membuat masyarakat kehilangan hak hidupnya.

Pelaksanaan Pelatihan paralegal ini adalah salah satu cara yang dilakukan Yayasan Srikandi Lestari untuk melindungi komunitas dalam yang melakukan advokasi perlindungan lingkungan pesisir. Sumiati Surbakti menambahkan advokasi yang dilakukan membuat komunitas menjadi rentan terhadap intimidasi dan pengancaman dari korporasi yang rekam jejaknya melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, diharapkan.

Paralegal menjadi tonggak pertama untuk meningkatkan angka kesadaran hukum demi pencegahan pelanggaran hukum. kepada masyarakat serta memberikan wawasan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desanya masing-masing.

Pada pelatihan ini Yayasan Srikandi Lestari mengundang Advokat Muhammad Alinafiah Matondang, SH., M.Hum yang sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan sebagai Narasumber pelatihan ini.

Sumiati Surbakti mengatakan persebaran bantuan hukum yang tidak merata antara kota-kota besar dengan daerah terpencil (remote area) serta sebagai upaya untuk memenuhi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, paralegal baik yang berlatar belakang hukum maupun non-hukum kini diperkuat eksistensinya untuk menjangkau bantuan hukum. Bukan hanya untuk perkara non-litigasi, namun juga mulai memasuki ranah litigasi.

Ketentuan ini diatur melalui aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yakni Pasal 11 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pada pasal a quo disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi setelah terdaftar pada

Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Pasal 11 menyebutkan Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Tantangan bagi paralegal adalah soal standar, Pasal 4 Permenkumhan No. 1 Tahun 2018 diatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Sumiati Surbakti menyatakan adanya Permenkumham dapat direspon baik dan mengingat sebaran LBH dan peran pengacara juga tidak merata, sehingga pada akhirnya paralegal menjadi tumpuan dan garda terdepan agar masyarakat dapat langsung merasakan akses keadilan. “Kami tidak bisa mengharapkan advokat dari LBH Medan terus hadir dalam memecahkan permasalahan di Komunitas karenanya paralegal di sini bisa melakukan pendampingan, tetapi tetap harus di bawah supervisi advokat yang merupakan kuasa hokum kami”. Litigasi bukan berarti harus ke pengadilan, tapi litigasi bisa dalam bentuk pendampingan advokat. Seperti memperkenalkan panitera, di mana ruang sidang, melaporkan polisi atau penyidik yang melanggar kewajibannya ke Propam, kegiatan ini bisa dilakukan oleh paralegal dan tidak harus dilakukan oleh Advokat bila tentang jarak dan waktu yang terlalu jauh dan kebutuhan yang mendesak.

Selama ini Yayasan Srikandi Lestari aktif dalam melakukan advokasi perubahan iklim dan aksi kampanye penolakan energy kotor batubara. Namun hingga membutuhkan tim paralegal yang solid untuk membantu komunitas yang lain dalam pengamanan melakukan kegiatan advokasi.