Pelatihan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

21
Pelatihan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM
Pelatihan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Di Depan Hukum (Psl 28d UUD 1945, HAM Dasar)

Berdasarkan hal ini maka Yayasan Srikandi Lestari menginisiasi kegiatan Pelatihan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM diikuti oleh kelompok Maju Jaya Desa Pintu Air Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yang merupakan korban terdampak Polusi yang diduga dikeluarkan PLTU Pangkalan Susu pada tanggal 8 May 2020.

Pelatihan ini difasilitasi oleh Advokat Herly Sipayung, SH yang secara rutin melakukan pendampingan terhadap korban-korban pelanggaran HAM rujukan dari Yayasan Srikandi Lestari.   Pada pelatihan ini peserta mempelajari mengenai

  1. Hak Memperoleh Keadilan, (Pasal 17 UU No 39 Thn 1999). “Setiap Orang Tanpa Diskriminasi, Berhak Untuk Memperoleh Keadilan, Dengan Mengajukan Permohonan Pengaduan”.
  2. Hak2 Saksi Dan Korban (Pasal 5 UU No 31 Thn 2014)

“Memperoleh perlindungan atas keamanan, pribadi, keluarga, harta benda serta bebas darin ancaman berkenaan dengan kesaksian yang diberikan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk  perlindungan serta dukungan keamanan memberi keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yg menjerat”

  1. Korban HAM berat (Pasal 7 UU No 31 Tahun 2014)

Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
Serta mendapat kopensasi (Pasal 7a)

Sumiati Surbakti (Direktur Yayasan Srikandi Lestari) menyatakan bahwa Hak asasi manusia dimiliki setiap orang dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang menjadi korban pelanggaran HAM. Saat ini warga masyarakat yang ada 5 desa ring 1 PLTU juga merupakan korban dari pelanggaran HAM termasuk warga desa Pintu air yang merupakan dampingan Yayasan Srikandi Lestari

Sumiati Surbakti menuturkan bahwa Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPLH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPLH: ”setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Dan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (sama dengan UUPLH). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” .

Namun bagaimana warga masyarakat di Pangkalan Susu bisa hidup dengan baik bila udaranya setiap hari di cemari oleh debu batubara yang di duga dilakukan oleh PLTU Pangkalan Susu. Saat ini warga mengeluhkan sering menderita batuk dan gatal-gatal karena terpapar debu tersebut.

Debu PLTU batubara yang diduga mencemari udara di Langit Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
Debu PLTU batubara yang diduga mencemari udara di Langit Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

Sumiati Surbakti menambahkan pada kasus lain warga masyarakat Desa Pintu Air yang ingin berserikat dan berkumpul dibatasi oleh kepala Desa Pintu Air dengan tidak memberikan pengesahan kepada Kelompok Perempuan Maju Jaya Desa Pintu Air. Padahal kelompok ini berjuang untuk melangsungkan hidup dengan melakukan kegiatan peningkatan perekonomian dengan menjual telur asin, bagaimana bisa seorang kepala desa tidak perduli kepada warganya yang sedang mengalami kesulitan perekonomian.  Perbuatan Kepala Desa Melanggar UUD 1945 pasal 28 E ayat 3. Disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Sumiati Surbakti menyatakan bahwa pemerintah harus cepat bertindak terkait pelanggaran HAM yang kerap terjadi di masyarakat, pemerintah perlu membuat kebijakan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, selama ini korban pelanggaran HAM yang ditangani Yayasan Srikandi Lestari didampingi (Konseling, Rehabilitasi Sosial dan pemulihan ekonomi) serta kasus hokum akan di rujuk kepada lembaga pendamping mitra Yayasan Srikandi Lestari. Mekanisme pemulihan meliputi Perlindungan Saksi dan Korban baik korban intimidasi, pengancaman ataupun kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi dan premanisme. Namun disadari perlu banyak perbaikan dalam penanganan pemulihan korban HAM ini dan tentu Yayasan Srikandi Lestari akan menggandeng jaringan NGO untuk mengakses pelayanan yang layak hambatan utama adalah ketersediaan dana yang sangat terbatas.